VISI

“TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG CEPAT, TEPAT, AKURAT DAN MUDAH DIAKSES”

MISI

• MENDORONG AKSELERASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
• MENYIAPKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG SELALU UP TO DATE
• MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG PROFESIONAL
• MENCIPTAKAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES OLEH SEMUA LAPISAN MASYARAKAT
• MENDORONG TERCIPTANYA SITEM PELAYANAN INFORMASI YANG CEPAT DAN TERINTEGRASI DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi.

Wewenang dari PPID Utama :

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.